Pelajaran dari Bencana...

Secanggih apapun sistem pemantauan bencana sistem pemantauan bencana melalui satelit dengan gambar cantik yang dihasilkannya misi utamanya adalah untuk mendukung kemampuan pemantauan lingkungan. Sayangnya, sampai saat inipun Indonesia belum memiliki sendiri kemampuan memadai dalam mengatasi masalah lingkungan atau bencana oleh berbagai sebab seperti kebakaran hutan, gempa, tsunami, gunung meletus atau banjir. Bencana alam sebenarnya konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, dan kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. "Bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan". Aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya gempa bumi di wilayah tak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian istilah "alam" juga ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan manusia. Besarnya potensi kerugian juga tergantung pada bentuk bahayanya sendiri, mulai dari kebakaran, yang mengancam bangunan individual, sampai peristiwa tubrukan meteor besar yang berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia. Daerah dengan tingkat bahaya tinggi (hazard) serta memiliki kerentanan/kerawanan (vulnerability) yang juga tinggi tidak akan memberi dampak hebat jika manusia yang berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana (disaster resilience). Konsep ketahanan bencana merupakan valuasi kemampuan sistem dan infrastruktur-infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah & menangani tantangan serius yang mungkin timbul. Meskipun daerah tersebut rawan bencana dengan jumlah penduduk besar jika diimbangi dengan ketetahanan terhadap bencana yang cukup. Selama kurun 22 tahun, berbagai bencana alam di Indonesia telah menimbulkan kerugian ekonomi sedikitnya US$23 miliar. Data tersebut bersumber pada laporan The Asia Pacific Disaster Report 2010 yang disusun oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik (ESCAP) dan Badan PBB Urusan Strategi Internasional untuk Penanggulangan Bencana (UNISDR). ESCAP, merinci daftar negara di Asia Pasifik yang mengalami bencana alam selama periode 1980-2012. Bencana alam itu baik berupa, banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan lain-lain. Indonesia menempati posisi keempat dalam jumlah kasus bencana alam di Asia-Pasifik. Selama 1980-2009, negeri ini mengalami 312 kasus. Peringkat pertama dihuni China (574 kasus), kemudian disusul India (416), Filipina (349), dan Indonesia. Namun, berdasarkan peringkat jumlah korban tewas terbanyak, Indonesia menempati posisi kedua, di bawah Bangladesh. PBB mendata sedikitnya terdapat 191.164 jiwa yang tewas akibat bencana alam di Indonesia selama 1980-2009. Di Bangladesh, bencana alam dalam 20 tahun merenggut nyawa 191.650 jiwa. Untuk kerugian ekonomi akibat bencana alam, Indonesia berada di peringkat ke delapan. Selama 1980-2009, negeri ini menderita kerusakan ekonomi senilai US$22,5 miliar. Penentuan nominal kerugian itu beradasarkan pada riset harga PBB tahun 2005. Peringkat pertama diduduki China, yaitu senilai US$322 miliar. Sedangkan pada katagori jumlah korban selamat yang menderita kerugian akibat bencana, Indonesia berada di posisi kesembilan. Selama 1980-2009, sedikitnya terdapat 18 juta warga di Indonesia yang menanggung derita akibat bencana kendati mereka selamat. Peringkat pertama ditempati China. Jangan sampai kita terkapar,orang lain yang belajar. Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. negara ini menghadapi berbagai bahaya seperti gempa bumi , tsunami, letusan gunung berapi , banjir , longsor , kekeringan, dan kebakaran hutan. Data dari PBB Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana ( UN - ISDR ) menyebutkan bahwa dalam hal paparan manusia, atau jumlah orang yang hadir di zona bahaya yang mungkin kehilangan nyawa mereka karena peristiwa bahaya , Indonesia peringkat 1 dari 265 negara peringkat untuk bahaya tsunami , dengan 5.402.239 orang yang terkena; peringkat 1 dari 162 negara untuk longsor , dengan 197.372 orang yang terkena , peringkat ke-3 keluar dari 153 negara untuk gempa , dengan 11.056.806 orang terkena ; peringkat 6 keluar dari 162 negara untuk banjir , dengan 1.101.507 orang yang terkena , dan peringkat ke-36 dari 184 negara untuk kekeringan, dengan 2.029.350 orang terexposed. Dalam hal paparan ekonomi , yang dihitung berdasarkan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB ) hadir di zona bahaya yang tunduk pada potensi kerugian , untuk bahaya tsunami , Indonesia menempati urutan ke-5 dari 265 negara peringkat , dengan US $ 3,46 miliar dari PDB berpotensi hilang karena tsunami – terkait bencana , karena bahaya gempa bumi , ia menempati urutan 11 dari 153 negara , dengan US $ 79,13 miliar dari PDB berpotensi hilang , karena bahaya longsor , ia menempati urutan ke-11 dari 162 negara , dengan US $ 0,84 miliar dari PDB potensial hilang , dan untuk bahaya banjir, ia menempati urutan ke-20 dari 162 negara , dengan US $ 1,05 miliar dari PDB berpotensi hilang. Dapat dikatakan bahwa baik dari segi eksposur manusia (mortalitas) dan risiko kerugian ekonomi, Indonesia peringkat di antara negara-negara yang memiliki risiko tinggi. Dengan kondisi seperti itu sudah sepatutnya kita memasukkan pendidikan 'tanggap bencana' sejak dini jangan sampai kita terkapar, namun orang lain yang belajar menolong kita. Jangan sampai kelalaian itu mengubah potensi kita dari ‘wisata alami-ecoturism’ menjadi ‘wisata bencana-eco-tragedy’ akibat kehancuran asset pembangunan kita karena mis-management atau bencana alam.

Satelit Bencana di Langit Kita

Bencana demi bencana sepertinya tak kunjung berakhir melanda tanah air kita. Mulai dari gempa, banjir, longsor, kebakaran hutan dan gunung meletus. Aneka bencana itu ternyata memicu perhatian internasional untuk mengarahkan ‘mata langitnya’ di bumi Indonesia. Saat ini kita kembali menjadi obyek penelitian sangat menarik bagi berbagai satelit observasi setelah Bencana Kebakaran hutan dahsyat pada 1997 untuk menguji keakuratan dan kecepatan pencitraan satelit bencana tsb. Sebagian provider satelit mengkategorikan bencana itu sebagai ‘picture of the month’ dan mungkin segera menjadi ‘deadly beautiful picture’ -gambar cantik yang mematikan’. Sementara otoritas pemerintah Indonesia tengah sibuk memperbaiki peralatan monitor lingkungan yang rusak, menyusul laporan adanya kegagalan alat pemantau bencana. Serta merta, beberapa lembaga internasional seperti ESA dan NASA telah merilis data pengamatan mereka pada bencana di Indonesia. Kelemahan pengamatan serta jangkauan alat pengukur atau monitor di Bumi, menjadi alasan utama mengapa berbagai negara mengembangkan satelit untuk memantau aneka bencana di permukaan bumi. Sadar makin banyaknya bencana dan perubahan lingkungan di permukaan bumi yang sulit terpantau dengan peralatan biasa maka NASA dan ESA serta JAXA berlomba meluncurkan satelit pemantau kualitas lingkungan. Saat ini tak kurang 8000 satelit mengorbit bumi, sekitar 3000 buah diantaranya masih aktif, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit observasi, teleskop antariksa dll. Satelit observasi bumi, dikalangan peneliti dikenal sebagai Earth Observation Satellite (EOS). Dilingkungan militer dan NSA-National Security Agency satelit ini dikenal sebagai ’spy satellite’ -satelit mata-mata, karena bisa digunakan untuk memantau objek di permukaan bumi secara akurat.Teknologi penginderaan jauh menjadi tumpuan utama banyak negara ditengah kendala pengamatan langsung di lapangan seperti badai siklon tropis, kebakaran hutan atau letusan gunung api. Selain didukung peralatan pemantauan di permukaan bumi. Sentinel-1 Setelah masa aktif Envisat satelit milik ESA-European Space Agency dengan misi observasi atmosfer, kelautan, daratan dan lapisan es berakhir pada April 2012. Esa sudah mempersipakan satlit lingkungan generasi selanjutnya yaitu Sentinel-1 dan Sentinel 2. Data satelit lingkungan tsb dipakai untuk mendukung riset kebumian dan berperan dalam monitoring perubahan lingkungan dan iklim global. Seperti seniornya Envisat, Sentinel-1 memiliki 2 elemen dasar yaitu: pertama, platform polar multimisi untuk misi observasi bumi masa depan. Kedua, pengembangan instrumen misi terintegrasi untuk keperluan aplikasi ilmiah, riset, dan operasional meteorologi. Envisat mengorbit pada sun-synchronous polar orbit dengan ketinggian 800 km dari muka air laut. Kemampuan merekam obyek yang sama dilakukan setiap 35 hari, dan sebagian besar sensor memiliki cakupan area (swath) yang lebar sehingga mampu meliput seluruh permukaan bumi dalam 1 hingga 3 hari. ESA sedang mengembangkan lima misi baru yang disebut Sentinel khusus untuk kebutuhan operasional program Copernicus. Misi ini membawa berbagai teknologi , seperti radar dan instrumen pencitraan multi- spektral tanah , laut dan pemantauan atmosfer : Sentinel - 1 adalah satelit polar orbit, mampu bekerja di semua cuaca, siang- malam misi melayani pencitraan radar untuk tanah dan laut. Aura Satelit Aura (EOS CH-1) adalah satelit NASA milik multi-nasional untuk penelitian ilmiah di orbit sekitar Bumi, mempelajari lapisan ozon Bumi, kualitas udara dan iklim. Satelit ini adalah bagian ketiga dari Earth Observing System (EOS) berikut pada Terra (diluncurkan 1999) dan Aqua (diluncurkan 2002). Nama "Aura" berasal dari kata Latin untuk udara. Satelit ini diluncurkan dari Vandenberg Air Force Base di 15 Juli 2004 melalui roket Delta II 7920-10L. Satelit Aura memiliki bobot sekitar 1.765 kg. Dengan panjang 6,9 m dengan didukung tenaga panel surya tunggal sepanjang 15 m. Dalam kasus letusan Kelud satelit ini berhasil mencitrakan penyebaran debu SO2 di seluruh pulau Jawa dan samudera Hindia. CALIPSO Calipso adalah satelit lingkungan produksi NASA bersama (USA) dan CNES (Prancis) satelit lingkungan, dibangun di Cannes Mandelieu Space Center, yang diluncurkan di atas sebuah roket Delta II pada tanggal 28 April 2006. Namanya adalah singkatan dari Cloud-Aerosol Lidar dan Infrared Pathfinder Satellite Observation. Instrumen penginderaan jauh pasif dan aktif di papan Calipso satelit memantau aerosol dan awan 24 jam sehari. Calipso merupakan bagian dari formasi serangkaian beberapa satelit lain (Aqua, Aura dan CloudSat). Parasol Satelit Parasol (Polarization & Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Sciences coupled with Observations from a Lidar) (Polarisasi & Anisotropy of Reflectances) Ilmu Atmosfer ditambah dengan Pengamatan tekonologi LIDAR adalah satelit pengamat bumi yang dibangun di Perancis. Satelit Ini membawa alat yang disebut ‘Polder’ yang mempelajari radiasi dan microphysical sifat awan dan aerosol. Parasol diluncurkan dari pelabuhan antariksa Perancis di Kourou, Guyana Prancis pada tanggal 18 Desember tahun 2004 oleh roket Ariane 5 G+. Satelit ini terbang bersama beberapa satelit lain (Aqua, Calipso, CloudSat dan Aura). Satelit ini memiliki fungsi gabungan rangkaian instrumen lengkap untuk mengamati awan dan aerosol, dari radiometers pasif menjadi aktif LIDAR dan radar sounders. TerraSAR-X TerraSAR-X merupakan satelit pertama German yang dibuat kerjasma antara badan antariksa German, German Aerospace Center (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR) dan Astrium GmbH in Friedrichshafen. Satelit Terra merupakan satelit polar orbit dan aktif mengirimkan sinyal data X band ke stasiun buminya. Terra SAR mampu bekerja dalam segala cuaca dan memiliki resolusi hingga satu meter. Pihak DLR bertanggung jawab pada pengoperasian satelit untuk kepentingan saintifik, sekaligus bertugas merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan misi satelit tsb. Komersialisasi satelit ini dikendalikan oleh Infoterra GmbH. Pada peristiwa letusan Kelud 14022014 satelit ini langsung memberikan laporan berupa gambar kubah lava beberapa hari setelah letusan.

COSMO-Skymed (Italia) COSMO-SkyMed-(Constellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation adalah satelit observasi bumi yang dimiliki oleh Kementrian Pertahanan dan Riset Italia yang dioperasikan oleh lembaga antariksanya (ASI) untuk keperluan militer dan sipil. Satelit ini terdiri atas empat buah satelit ukuran medium yang dilengkapi dengan sensor SAR-synthetic aperture radar (SAR). Satelit ini mengorbit daerah target dalam segala cuaca beberapa kali dalam sehari. Citra yang ditampilkan satelit ini digunakan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Italia, atau membantu negara lain diantaranya untuk analis bahaya kegempaan, memantau kerusakan lingkungan dan pemetaan pertanian. RadarSat Radarsat, satelit milik pemerintah Kanada dan dioperasikan oleh Badan Ruang Angkasa Kanada (CSA). Satelit ini diluncurkan pada tanggal 4 Nopember 2005. Radarsat beroperasi pada ketinggian sekitar 800 km, dengan menggunakan saluran/band tunggal pada frekuensi 5.3 GHz. atau pada panjang gelombang 5.6 Cm. saluran / band ini sering dikenal dengan Band-C dengan Polarisasi HH (Horisontal-Horisontal). Kelebihan sensor aktif pada Radarsat adalah mampu mengarahkan sudut masuk (Insidence Angle) bervariasi, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan beberapa kualitas jenis citra, terutama dari segi resolusi spasialnya. Radarsat dapat beroperasi setiap saat, baik siang maupun malam. MODIS MODIS -Moderate resolution Imaging Spectroradiometer-, adalah satelit untuk monitoring lingkungan global, seperti monitoring potensi dan dampak bencana alam, dan pengamatan cuaca di wilayah perairan. MODIS adalah salah satu instrument utama yang dibawa Earth Observing System (EOS) Terra satellite, yang merupakan bagian dari program antariksa Amerika Serikat, National Aeronautics and Space Administration (NASA). Program EOS merupakan program jangka panjang untuk mengamati, meneliti dan menganalisa lahan, lautan, atmosfir bumi dan interaksi diantara faktor-faktor ini. MODIS mengorbit bumi secara polar (arah utara-selatan) pada ketinggian 705 km dan melewati garis khatulistiwa pada jam 10:30 waktu lokal. Lebar cakupan lahan pada permukaan bumi setiap putarannya sekitar 2330 km. MODIS dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari, untuk kawasan di atas lintang 30, dan setiap 2 hari, untuk kawasan di bawah lintang 30, termasuk Indonesia.

Polusi dari Letusan Gunung Api..

Dari sisi geografis teritorial Indonesia terhampar pada ’ring of disaster’, berupa pertemuan dua lempeng benua Euroasia dan lempeng Indo-Australia, serta sabuk gunung api ‘Circum Pacific’ dan ‘Circum Mediterrania’ yang potensial menjadi sumber bencana tektonik dan vulkanik serta tsunami. Pendek kata, apabila kita tidak siaga bencana serta mengelola dan mempersiapkan pengelolaan sumber daya maka semua potensi alam diatas bisa berubah dari ‘eco-tourism’ manjadi ‘eco-tragedy’. Mengubah ‘wisata alami’ menjadi ‘wisata bencana’ akibat kehancuran asset pembangunan karena mis-management atau bencana alam. --- Tak sampai Seminggu, letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara segera disusul Gunung Kelud di Jawa Timur, Kamis (13/2/2014) malam. Letusan gunung api ‘type kubah lava pyroklastik’ itu mencapai ketinggian 17 kilometer menyemburkan jutaan meter kubik material berbahaya menyebabkan penutupan sejumlah bandara dan membatalkan ribuan penerbangan. Letusan Kelud menyebarkan sejumlah material menimbulkan polusi udara serta merusak ribuan rumah dan sarana infrastruktur lain. Tiga unsur utama dalam letusan gunung yi: nitrogen, sulfur dan mineral. Apabila gunung api meletus secara berturut-turut akan mengemisikan NOx,SOx dan ROx (partikulat) yang langsung berdampak menurunkan kualitas udara sangat parah. Adanya emisi partikulat dan aerosol mengandung SOx, NOx dan debu (partikulat) (fly ash dan bottom ash) tergolong limbah B3 bahan beracun dan berbahaya dalam bentuk. debu/partikel, sulfur dioksida, nitrogen oksida , dan hujan asam. Dampak lanjutannya yaitu jatuhan partikel (fall out) akan menurunkan kualitas air, menurunkan tingkat kesehatan masyarakat serta menyebabkan matinya ribuan organisme air seperti ikan, berudu, katak dll. Pasca letusan gunung menimbulkan aneka dampak lingkungan dan kesehatan meluas. Material berupa : Debu/partikel Asap, abu terbang (fly ash), debu dan lain-lain adalah emisi gunung berbentuk aerosol padat dan cair di udara dengan ukuran yang berbeda. Partikel dalam bentuk suspensi mempunyai ukuran 0,0002 – 500 mikron dan partikel dengan ukuran ini akan bertahan pada bentuknya sekitar beberapa detik sampai satu bulan, nilai pencemaran ini dihitung sebagai TSP (Total Suspended Particulate, jumlah partikel tertahan). Keberadaan partikel di udara dipengaruhi oleh kecepatan partikel yang ditentukan oleh ukuran, densitas serta aliran udara akrena hembusan angin. Partikel di udara ini akan mengotori berbagai benda, menghalangi pandangan/sinar serta membawa gas-gas beracun ke paru-paru. Sulfur dioksida (SO2) Gas Sulfur Oksida (SOx) terdiri 2 jenis gas tidak berwarna yaitu gas Sulfur Dioksida (SO2) dan Sulfur Trioksida (SO3). SO3 merupakan gas sangat reaktif. Letusan gunung identik dengan proses proses pembakaran mengeluarkan gas SO2dan SO3 dan sebagian besar gas yang terbentuk adalah SO2. Pembentukan gas SO3 akan tergantung pada temperatur jumlahnya berkisar antara 1 – 10 persen dari total SOx. Nitrogen Dioksida Letusan gunung juga menyebarkan polusi NO2. Nitrogen dioksida (NO2) meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, mengganggu paru-paru, menyebabkan oedema, bronchitis dan pneumonia, dan menyebabkan serangan asma. Hujan Asam Dampak letusan gunung api lanjutan adalah hujan asam. Endapan hujan asam di Indonesia dimonitor oleh Pusat Pengelolaan Lingkungan (EMC), Kementerian Lingkungan Hidup, sejak 1998, melalui pengambilan contoh secara terus menerus dari endapan basah dan kering. Tingkat pH rata-rata dalam curah hujan untuk tahun 1998 adalah 4,8 untuk 10 kota di Indonesia, yang menyatakan suatu peningkatan keasaman dari tingkat-tingkat tahun 1996 sebesar 5,5. Hujan yang mempunyai pH lebih rendah dari 5,6 dianggap “hujan asam”. Saat ini 10 kota mempunyai tingkat pH lebih rendah dari 5,5, tingkat yang paling asam ditemukan di DKI Jakarta, diikuti oleh Surabaya dan Bandung. Hujan asam merupakan hasil dari ion nitrat dan sulfat yang membentuk asam sulfur dan asam nitrat dalam air hujan. Sumber dari nitrat dan sulfat adalah emisi bahan pencemar udara. Konsentrasi Nitrat (NO3) dalam air hujan antara tahun 1996 dan 1998 adalah tertinggi di Bandung (3,0 mg/L), DKI Jakarta (2,3 mg/L), dan Surabaya(1,2 mg/L). Konsentrasi rata-rata sulfat (SO4) dalam air hujan selama periode tersebut adalah juga tertinggi di Bandung (3,5 mg/L).

Hujan asam menyebabkan tanah menjadi asam sampai tercapai suatu tingkat yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman. Kerusakan langsung terhadap tanaman disebabkan oleh endapan hujan asam, nitrat dan sulfat pada daun-daun tanaman. Pengaruh lain dari bagian hujan asam akibat polusi udara dari gunung meletus termasuk berkurangnya pH di sumur penduduk, danau dan sungai sehingga menyebabkan matinya berbagai organism air. Sehingga menyebabkan kerugian ekonomi sektor pertanian dan perikanan sangat besar.

Daya Saing Indonesia Menjelang MEA 2015

JAKARTA (Suara Karya); Setahun menjelang berlakunya kesepakatan pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai tahun depan, daya saing Indonesia masih lemah. Ini terkait ketersediaan infrastruktur, administrasi, komunikasi, serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Direktur Central of Information and Development Studies (Cides) M Rudi Wahyono, kesiapan infrastruktur dasar, efisiefisi ekonomi, dan inovasi SDM harus ditingkatkan agar Indonesia tidak tersungkur di era MEA. Melalui MEA, persaingan ekonomi di ASEAN menjadi terbuka. Lebih lanjut, persaingan itu akan diperluas hingga meliputi Tiongkok dan Jepang lewat Asian Free Trade Area. "Pasar bebas ASEAN diberlakukan mulai tahun 2015 sebagai prakondisi pasar bebas APEC mulai tahun 2020. Dengan itu, pertarungan ekonomi di kawasan APEC menjadi dahsyat," kata Rudi di Jakarta, Minggu. Menurut dia, hingga kini SDM Indonesia 40 persen setara lulusan SD, 24 persen setara SLTP, 26 persen setara SLTA, 4 persen akademi/diploma, serta 6 persen sarjana. Konsekuensi liberalisasi dan integrasi ekonomi ke dalam satu pasar tunggal MEA adalah serbuan tenaga kerja berkeahlian dari luar. Tenaga kerja asing akan berebut peluang dengan tenaga kerja lokal di sektor informal, formal, ataupun profesional. Perusahaan-perusahaan yang memindahkan atau memperluas basis ke Indonesia biasanya cenderung menggunakan tenaga kerja berkualifikasi lebih baik dengan tingkat upah relatif sama. Menurut Rudi, pramusaji, roomboy, caddy golf, penjaga stan pameran, pemandu wisata, instruktur ekowisata, hingga sopir taksi kelak harus bersaing dengan pekerja dari Tiongkok, Bangladesh, Filipina, bahkan dari Eropa. Demikian juga dengan tenaga profesional di bidang hukum, 'kesehatan, pendidikan, keuangan, bahkan perdukunan dan paranormal. Pendidikan, pelatihan, penguasaan bahasa asing, dan juga penampilan fisik turut dipersaingkan dan dipersandingkan dalam era liberalisasi ini. "Di berbagai lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi, seperti di Thailand, Filipina, dan Australia, program pendidikan bahasa dan budaya Indonesia telah dibuka dengan gratis dan banyak peminatnya. Itulah sekelumit cara mereka mempersiapkan diri untuk merebut pasar Indonesia,” ujar Rudi. Karena itu, menurut Rudi pula, komunitas bisnis melalui berbagai asosiasi harus diberdayakan dan aktif memantau peluang maupun kendala eksternal.Mereka juga harus memberikan masukan kepada pemcrintah. Di sisi lain, kementerian atau lembaga negara maupun pemerintah daerah harus terintegrasi secara komprehensif, sinergis alias tak terkotak-kotak dalam ego sektoral. Rudi menambahkan, infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibanding di negara ASEAN lain. Total ruas jalan tol di Indonesia baru 750 kilometer, sementara Malaysia telah memiliki 3.500 kilometer. "Demikian juga pelabuhan, di negara kepulauan dan maritim ini justru buruk. Sebagai negara dengan pantai terpanjang di dunia, kita baru memiliki 18 pelabuhan samudra. Sementara Thailand, sebagai perbandingan, sudah memiliki pelabuhan besar untuk setiap 50 kilometer panjang pantainya," tutur Rudi.

Dialog: Rapor Merah SBY Versi Cides

Agent Orange: Herbisida Pembunuh Massal

AmerikaSerikat adalah negara yang paling semangat untuk melucuti senjata kimia yang katanya digunakan Presiden Bashar Al-Assad di Suriah. Menurut informasi yang dilansir dari VOA-Islam.com, Suriah dikatakan memiliki cadangan senjata kimia terbesar di dunia, termasuk gas mustard dan ”agen syaraf”, senyawa sarin. Senjara kimia itu, katanya pernah pula digunakan Saddam Husein untuk menyerang wilayah Kurdi di Halabjah dan menewaskan ratusan orang pada tahun 1986. Juni lalu Amerika mengklaim pihaknya memiliki bukti kuat yang meyakinkan bahwa rezim Bashar al-Assad menggunakan senjata tersebut terhadap kekuatan oposisi. Mungkin pepatah ”semut di seberang lautan bisa terlihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak dapat dilihat” ada benarnya. Amerika bisa jadi sudah lupa, bahwa mereka pernah menggunakan senjata kimia dengan kode ”Agent Orange” pada perang Vietnam tahun 1962 hingga 1971. Bangsa Vietnam sampai kapan pun tidak akan pernah lupa, karena dampak sang agen masih tampak hingga generasi saat ini. Penggunaan senyawa kimia tersebut kanker alat reproduksi perempuan, kanker ginjal, kanker testis, leukemia, aborsi spontan, cacat kelahiran, kematian neonatal (bayi), dan stillbirths (berat badan rendah di waktu lahir), kanker di masa kanak-kanak, parameter sperma yang abnormal, gangguan neuropsikiatris kognitif, ataxia, gangguan sistem saraf periferi, gangguan peredaran, gangguan pernapasan, kanker kulit, kanker saluran kencing dan kandung kencing. Kenyataannya, ribuan kelahiran bayi di berbagai daerah di Vietnam mengalami kelainan yang sangat mengerikan dan kelahiran tidak sempurna akibat senyawa ini. ”Agent Orange” mendapatkan namanya dari tong-tong bergaris oranye berukuran 55 galon. Campurannya 1:1, dari dua herbisida fenoksi dalam bentuk ester, 2,4 dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) dan 2,4,5- trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T). Kedua herbisida ini dikembangkan pada tahun 1940-an oleh tim-tim independen di Inggris dan Amerika Serikat untuk me ngendalikan tanaman-tanaman berdaun lebar. ”Agen-agen” fenoksi ini bekerja dengan meniru hormon pertumbuhan tanaman, indoleacetic acid (IAA). Bila disemprotkan kepada tanaman-tanaman berdaun lebar, mereka merangsang pertumbuhan yang cepat dan tidak terkendali dan akhirnya merontokkan daun-daunnya. Herbisida ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 dan dipergunakan secara luas dalam pertanian pertengahan 1950-an di ladang-ladang pertanian di Aguadilla, Puerto Rico. Bila disemprotkan pada tanaman-tanaman seperti gandum atau jagung, ia secara selektif akan mematikan hanya tanaman-tanaman yang berdaun lebar di ladang ilalang dan membiarkan tanaman lainnya relatif tidak terpengaruh. Pada saat ”Agent Orange” dijual kepada pemerintah AS untuk digunakan di Vietnam, semua memo intern pabrik-pabriknya meng - ung kapkan, telah diketahui bahwa dioxin, 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin (TCDD), diproduksi sebagai produk sampingan dari pembuatan 2,4,5-T, dan itu terdapat dalam herbisida mana pun yang menggunakannya. Program Toksikologi Nasional Amerika telah menggolongkan TCDD sebagai zat karsinogen atau penyebab kanker bagi manusia. Dan sejak itu 2,4,5-T telah dilarang dipergunakan di Amerika maupun di banyak negara lainnya. Meskipun herbisida 2,4-D tidak mengandung dioxin, dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan hidup belum secara tuntas dipelajari, dan tetap merupakan salah satu jenis herbisida yang paling luas dipergunakan di dunia sekarang. Universitas Columbia di New York pernah memublikasikan hasil analisis ulang terhadap catatan militer selama masa Perang Vietnam berlangsung (1961-1975). Laporan itu membeberkan bahwa, militer Amerika sedikitnya menggunakan tujuh juta liter senyawa kimia bernama ”Agent Orange”. Senyawa kimia tersebut mempunyai kekuatan dua kali lebih berbahaya dari racun karsinogen. Akibat yang dihasilkan, sedikitnya 10 ribu bayi terlahir cacat, dan menjadi beban hidup dari generasi ke generasi. Makanya, ketika Amerika begitu semangat melucuti senjata kimia di Irak, banyak tokoh tokoh di Vietnam yang mengecam tindakan Amerika tersebut. ”Bagaimana mungkin Amerika mengklaim ingin melucuti senjata pemusnah massal Irak de ngan menggelar perang, sedangkan mereka sendiri jelas-jelas menggunakannya dalam Perang Vietnam? Seorang kriminal (dalam kasus ini pemerintahAmerika) tentu tidak mudah me ngakui perbuatannya. Karena itulah, masyarakat dunia akan mengutuk semua tindakannya,” tutur Ketua Palang Merah Vietnam, Nguyen Trong Nhan seperti dilansir dari news.indonesianvoices. com Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Phan Thuy Thanh pun mempertanyakan sikap Amerika saat akan mengintervensi Irak dulu. ”Prioritas Amerika seharusnya bukan melucuti senjata pemusnah massal Irak, tapi justru harus menolong korban senjata kimia ’Agent Orange’ yang mereka ciptakan selama Perang Vietnam,” katanya. Pada tahun 1984, sebenarnya Amerika pernah menyetor dana sebesar 180 juta dolar Amerika untuk para korban. Namun sepuluh tahun kemudian, pemerintah Amerika di Washington D.C. memutuskan menghentikan bantuan kompensasi ini. Padahal, generasi baru korban kejahatan sang ”Agent Orange” terus lahir di Vietnam. Perang memang memiliki dampak yang buruk bagi banyak orang. Perang tanpa zat kimia saja sudah banyak korban berguguran, apalagi dengan senjata kimia. Karena dampaknya tak hanya bagi mereka yang berperang, tapi kecacatan bagi generasi selanjutnya. Jadikan Vietnam sebagai pelajaran untuk tak lagi menggunakan zat kimia sebagai senjata pemusnah massal. (Feby Syarifah)***

Zat-zat Kimia Andalan Perang

Bukan rahasia lagi, kalau senjata kimia merupakan senjata ampuh mematikan yang mampu membunuh banyak manusia dalam waktu sekejap saja. Misalnya perang Italia terhadap Etiopia, Jepang terhadap Cina, Jerman terhadap Rusia, Irak terhadap suku Kurdistan, semuanya menggunakan senjata kimia. Bahkan, Rusia dan Amerika menggunakan 100.000 ton racun herbisida dioksin untuk perang di Asia Tenggara seperti di Laos, Kamboja, dan Vietnam. Di Afganistan, ditemukan pula senjata kimia berupa gas mustard. Di Kamboja dan Laos ditemukan racun saraf riot control dan mycotoxin atau racun dari jamur. Nah, berikut adalah contoh zat-zat kimia yang bisa atau pernah dimanfaatkan oleh beberapa negara dalam menghabisi musuh-musuh mereka. Pertama ada VX, racun berbahaya dalam bentuk cair dan uap ini dapat menyerang sistem saraf pusat. Bahan kimia ini dianggap 100 kali lebih beracun melalui sentuhan terhadap kulit daripada saraf, dan dua kali lebih berbahaya melalui pernapasan. "VX dapat menyebabkan kematian beberapa menit setelah terkena. Bahan kimia itu mematikan dengan menyerang otot yang dikendalikan dalam keadaan aktif sehingga otot lelah dan tidak dapat bernapas lagi," ujar peneliti Center for Information and Development Studies, M Rudi Wahyono. Pakar Kimia Dasar Institut Teknologi Bandung, Lia Juliawati mengatakan, senyawa kimia yang paling toksik sebagai senjata kimia yaitu VX. Zat ini 10 kali lebih toksik atau beracun daripada zat kimia sarin yang juga menyerang sistem saraf. Senyawa berwujud cair yang memiliki viskositas yang tinggi ini, mudah menguap, tak berbau, dan dapat bertahan lama. "Senyawa ini merupakan inhibitor enzim asetilkolinesterase. Dalam bentuk cairan, senyawa ini akanterabsorpsi melalui mata atau kulit. Prosesnyamembutuhkan waktu 1 hingga 2 jam sehingga menghasilkan efek kematian. Bila wujudnya gas, akan lebih mematikan dan bekerja sangat cepat apabila terhirup. Senyawa ini akan membloking fungsi enzim asetilkolinesterase sehingga syaraf terisolasi dan menjadi tak terkontrol," paparnya. Zat kimia kedua yang tak kalah berbahayanya adalah sulfur mustards; gelembung dan unsur perantara alkali. Bahan kimia ini tak berwarna dalam keadaan murni, tetapi secara umum berwarna kuning hingga cokelat dan sedikit berbau mustard atau bawang putih. "Sulfur mustards menyebabkan luka pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Tidak ada penawar racun atas keracunan sulfur mustard, satu-satunya cara efektif yaitu dengan mengurangi kontaminasi semua daerah yang terkena. Sepuluh miligram bahan kimia itu dapat menewaskan korbannya," kata mantan asisten Biokimia di UGM itu. Zat kimia ketiga yakni, Sarin. Komponen yang sangat beracun baik dalam bentuk cair atau pun gas ini menyerang sistem syaraf pusat dan dapat menimbulkan kematian beberapa menit setelah terkena. Bahan ini memasuki tubuh melalui pernapasan, pencernaan, mata, dan kulit. Ada juga chlorine. Zat kimia keempat ini berbentuk senyawa gas kuning kehijauan dengan bau tajam yang lebih berat dari udara. Bahan ini bereaksi dengan berbagai bahan organik, menimbulkan api dan ledakan keras. Menimbulkan efek korosif pada mata dan kulit. Penyebaran melalui udara menyebabkan kesulitan bernafas dan edema paru-paru. Tingkat terkena yang tinggi dapat menyebabkan kematian. Bahan kimia kelima yang juga pernah digunakan semasa perang adalah hydrogen cyanide. Zat kimia ini sangat mudah terbakar, tidak berwarna dalam bentuk gas ataupun cair. "Dalam keadaan terbakar, ia menyebarkan racun dan dapat memicu ledakan. Zat ini juga dapat menimbulkan iritasi mata, kulit dan saluran pernafasan. Bahan ini dapat menyerang sistem syaraf pusat sehingga sirkulasi tidak berfungsi," ujar Rudi. (Feby Syarifah)

Senjata Kimia: Mudahnya Memproduksi Pembunuh Massal

Beberapa waktu terakhir layar televisi kita banyak menayangkan berita mengenai perang saudara di salah satu negara Islam di Timur Tengah, Suriah. Yang lebih meresahkan, mereka disebut-sebut menggunakan senjata kimia yang mampu membunuh banyak orang hanya dalam waktu singkat. Karena hal itulah, Amerika Serikat dan sekutunya mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengintervensi konflik tersebut dan menginvestigasi kebenaran adanya senjata kimia. Menurut peneliti Center for Information and Development Studies, M Rudi Wahyono, kecaman atas penggunaan senjata kimia sebenarnya sudah mencuat sejak abad ke-17. Deklarasi Brussel, yang isinya melarang penggunaan peluru beracun disepakati pada tahun 1874. Selanjutnya pada 17 Juni 1925, ditanda tangani Protokol Jenewa yang melarang penggunaan bahan kimia beracun bagi organ pernapasan. Sayangnya dalam protokol ini tidak tercakup pelarangan pengembangan, produksi, dan penyimpanan senjata kimia. "Langkah konkret baru terlihat hampir tiga perempat abad kemudian, yaitu dengan disepakatinya Perumusan Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Penggunaan, dan Pemusnahan Senjata Kimia atau disebut sebagai Konvensi Senjata Kimia (KSK). Konvensi itu disepakati pada 3 September 1992 dalam suatu forum Konferensi Pelucutan Senjata PBB di Jenewa," ujarnya minggu lalu. Momentum tersebut, menurut Rudi, di samping secara yuridis menandai dimulainya pelarangan secara total penggunaan salah satu jenis senjata pemusnah massal, juga merupakan tonggak bersejarah dalam bidang pelucutan senjata. Pada tanggal 29 April 2002, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) telah berhasil menghancurkan jutaan senjata kimia serta ribuan ton bahan kimia beracun dan mematikan, baik yang digunakan dalam peperangan ataupun untuk tujuan terorisme. Dalam seribu hari pertamanya sejak KSK diberlakukan, yakni tanggal 28 April 1997, lebih dari 600 inspeksi di 35 negara pihak telah dilaksanakan oleh 203 inspektur OPCW. Senjata kimia Menurut Rudi, bahan kimia bisa digunakan sebagai senjata, bila hasil olah bahan kimia, baik itu berwujud senyawa kimia cair, gas, maupun padat bertujuan dan mengakibatkan musuh menjadi korban kontaminasi baik langsung ataupun tidak langsung. Sementara itu, menurut Pemerhati Pertahanan dan Alutsista TNI, Jagarin Pane, zat kimia bisa disebut sebagai senjata kimia diawali dengan nawaitunya alias niatnya. Sama dengan narkoba, kalau untuk keperluan dunia kedokteran dalam dosis yang terukur untuk pengobatan dan penyembuhan, ya tidak ada masalah. "Akan tetapi, jika sudah disalahgunakan, akan menyentuh wilayah hukum, makanya disebut penyalahgunaan narkoba. Contohnya, air aki atau asam sulfat atau H2SO4 jelas salah satu penggunaannya untuk battery power penggerak, tapi jika disiramkan ke wajah menjadi salah besar karena tidak sesuai peruntukannya," tuturnya. Dalam sejarahnya, menurut Jagarin, Perang Dunia I menjadi saksi sejarah perang modern betapa kejamnya penggunaan senjata kimia. Jerman menggunakan gas klorin di Belgia yang menewaskan 15.000 tentara lawan kemudian pihak Inggris dan sekutunya melakukan pembalasan de - ngan menggunakan gas sulfur mustard. Inilah cikal bakal lahirnya Protokol Jenewa tahun 1925. "Perang Vietnam tahun 1961 sampai dengan 1975 merupakan salah satu perang tanpa etika karena penggunaan senjata kimia. AS membombardir Vietnam dengan menggunakan senjata kimia, salah satunya dikenal dengan nama Agent Orange. Setidaknya 20 juta galon senjata kimia, termasuk agent orange, disebar dari udara di bumi Vietnam. Versi Pemerintah Vietnam menyebutkan, 400.000 orang Vietnam tewas atau cacat berat, 500.000 bayi lahir cacat, dan 2 juta warga Vietnam terkena kanker dan penyakit lain sebagai dampak lanjutan penggunaan senjata kimia itu," kata Jagarin menjelaskan. Regulasi universal tentang kepemilikan senjata kimia sama ketatnya dengan kepemilikan senjata nuklir. Protokol Jenewa tahun 1925 jelas menyatakan melarang penggunaan senjata kimia. "Hanya karena proses membuat senjata kimia itu lebih mudah dibandingkan dengan senjata nuklir, kontrol untuk kepemilikan senjata kimia lebih sulit terdeteksi. Semua negara di dunia ini punya potensi untuk membuat senjata kimia yang dikenal dengan senjata pemusnah massal," tutur Jagarin lagi. Setiap negara memang bebas membuat dan mengembangkan industri kimianya. Bebas tapi juga mestinya bertanggung jawab. "Kita punya industri kimia berskala besar, Petrokimia Gresik, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kujang, dan sebagainya. Itu semua kan industri kimia untuk keperluan perdagangan dan pertanian. Nah, untuk memastikan bahwa industri kimia itu adalah untuk tujuan damai dan tidak disalahgunakan, harus ada regulasi yang mengatur berupa Undang-Undang," ucap Jagarin menegaskan. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1998, antara lain menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki dan tidak ingin mengembangkan senjata kimia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam sistem persenjataan tidak merencanakan mengembangkan dan memanfaatkan sistem senjata kimia tersebut untuk peperangan. (Feby Syarifah)***

Yudhoyono Unhappy With Criticism of Food Policy

President Susilo Bambang Yudhoyono has accused critics of his government’s food policies of having political motives instead of expressing genuine concern about ongoing shortages of staple foods. He said in Jakarta on Tuesday that he would intervene if the politicization of the crisis got out of hand. “Some of the critics do actually care about the economy and understand the present economic conditions, but some have ulterior motives that are not always economic,” he said. “You can understand next year there will be a general election,” he added, suggesting that his opponents were more interested in jockeying for position rather than expressing any real interest in current national affairs. Yudhoyono said he had instructed his cabinet not to pay too much attention to the negative comments and just carry on with their duties. The government has come under fire over the scarcity of several food commodities and skyrocketing prices following the weakening of the rupiah against the US dollar, because of its heavy reliance in importing food. “If political statements get out of hand then I will intervene,” the president said. “I will explain to the people what the real problem and situation is. On food, we do have a small food surplus and we export that, but it is not enough.” Yudhoyono went on to explain that the country had been facing shortages of some food commodities, compelling the government to import produce to compensate for the shortfall. He added that the high prices were caused by the current global economic climate, but stressed that the government was still addressing the problem. Analysts and critics have accused the government of being helpless in dealing with importers that function as cartels, throttling supplied of much-needed produce such as soybeans in order to drive up prices and exploit the ongoing shortage. Critics say that part of the problem is the absence of legislation that would allow the government to take meaningful action against the perpetrators. “Indonesia does not have a law against anti-trust activities,” Rudi Wahyono, a researcher with the Center of Information and Development Studies (CIDES), said during a roundtable discussion on agribusiness in Jakarta on Tuesday. “Therefore, cartels cannot be legally prosecuted, and this allows unscrupulous businesspeople to collude to keep food prices high.” Rudi said the government had only focused on meeting demand through imports and had so far failed to make any progress on boosting domestic food production, arguing that imports, no matter how costly, did not free the country from the risk of widespread food shortages. Data from the Global Food Security Index 2012, released by the Economic Intelligent Unit, showed Indonesia scored below 50, on a scale of 0 to 100, in its food security index, putting it below neighboring countries such as Malaysia, Thailand, Vietnam and the Philippines. Three factors highlighted in the study were malnutrition, children’s weight and mortality rate. Rudi said malnutrition in Indonesia indicated the country had entered a “red zone” because the government was too busy thinking about how to meet food demand and overlooking the importance of becoming self-sufficient. He said that ideally, the government should prioritize independence through food self-sufficiency programs and prepare strategies to prevent the current food crisis from worsening. “First, self-sufficiency can be achieved by issuing policies prioritizing small farmers. This can be done through technological innovation and the development of institutions. That way, farmers can grow in line with modernization,” he said. “We need to establish state institutions and bodies to maintain food and price resilience. Finally, by launching social protection and nutrition drives, we can calculate the public’s needs for iodine, vitamins and minerals.” The former of Agriculture Director General who become CIDES resource person Iskandar Andi Nuhung said the government’s helplessness in dealing with importers who controlled the food trade had made Indonesia a key target of importers. He claimed these parties were trying to make Indonesia the world’s largest importer of food. “This makes sense because Indonesia, with its large population is potentially a very lucrative market for food importers,” Iskandar said. “Allowing the importers a free run to import what they want is not in the country’s interests.” He added that history had shown that food crises had a close correlation with a country’s sovereignty, saying it was ironic to see the government take the wrong approach by sanctioning increased imports at the expense of local small traders and businesspeople. Iskandar called on the government to strengthen development of the agricultural sector by increasing the money allocated to the sector. He also suggested the government needed to get a grip on food policies. Since the implementation of regional autonomy in 1999, Iskandar said there had been areas of policy overlap between central and regional governments, leading to confusion. “Many regional leaders don’t have very much interest in ensuring food supplies,” Iskandar said. Rudi said local leaders were more interested in handling non-agriculture sectors that allowed them to generate quick money to pay for the political expenses they incurred during election campaigns. “What makes it worse is the Agriculture Ministry has been defeated by importers in terms of lobbying. As a result, the government is unable to develop the agriculture sector, which is its responsibility. The importers have even made the ministry their toy by making the country a net importer instead of a producer,” he said. Rudi cited the case of the US government, which he said had given its full support to its farmers.“The government of the United States gives its full support to its farmers. The US even gives subsidies for agricultural development,” he said. A Balinese farmer thrashes rice paddy during a harvest in Denpasar, Bali in this June 05, 2013 file photo. (EPA Photo/Made Nagi)

Experts blame Jakarta's pollution of sea on lax management

P.C. Naommy and Theresia Sufa, Jakarta/Bogor Environmentalists fear further devastating consequences of lax waste management on marine and coastal areas nationwide, in the wake of the deaths of thousands of fish in Jakarta Bay earlier this year. "The technology is there, but it isn't applied. Many industries would simply choose to take the easy way by dumping their waste into the sea to save money," said Ario Damar, a researcher from the Bogor Institute of Agricultural (IPB) on the sidelines of a environmental workshop at the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) on Monday. Researchers consider the dead fish phenomenon of last May a warning from nature and not just ""a natural occurrence"", as previously claimed by Governor Sutiyoso. Research results from the Indonesian Institute of Science (LIPI) blamed the red-tide phenomenon -- an increase in the population of algae that result in oxygen depletion -- for the deaths of fish and clams. According to researchers from the IPB, the increase of the algae could be caused by the increase of phosphates and nitrogen -- nutrients needed by the algae -- which are suspected to be coming from household waste, such as detergent and feces. Another researcher from the IndoRepro-Indonesia Recycling and Sanitation Program, M. Rudi Wahyono, said that the extreme algae proliferation could also be caused by industrial toxic waste. ""The city administration seems to be defensive when it come to the pollution caused by industries. They should take strong measures against those companies,"" said Rudi. Ario from the IPB added that the heavy metals could act as a time bomb, such as events prior to the tragedy in Minamata, Japan. ""The company started to dump methyl mercury in the sea in 1946, but the disease, which was caused by mercury toxicosis, started to flare up about 10 years after,"" he said. Data from the World Bank in 2003 had put Indonesia, among other countries in Asia, as the country with the poorest waste management and sanitation system. According to the World Bank, the economic loss due to damage to the ecosystem has reached US$4.6 billion per year, or 2 percent of the total Gross Domestic Product (GDP). Separately, Bogor LIPI expert Ahmad Jauhar Arief, revealed on Monday that the uncontrolled dumping of industrial waste from textile factories in South Bandung had killed thousands of fish in Saguling dam. ""Moreover, excessive fish farming in the area has also polluted the water,"" he said. The dam is the source of a hydro-powered electricity plant that powers part of Java island and Bali. Table of Heavy Metals found in Ancol and Dadap areas in Jakarta Bay in mg/l Heavy Metal Ancol Dadap Standard level Lead(Pb) 0.120 0.093 0.008 Cadmium(Cd) 0.068 0.054 0.001 Copper(Co) 0.068 0.059 0.008 Mercury(Hg) 0.005 0.006 0.001 Source : The Center for Marine and Coastal Natural Resources Study at IPB

Alutsista :Pembelian Kapal Selam Baru

13 Desember 2010, Jakarta -- Rencana pembelian kapal selam oleh pemerintah disikapi positif DPR. Indonesia sudah waktunya membeli kapal selam karena dua kapal selam yang dimiliki sedang diperbaiki di Korea Selatan. Pembelian kapal selam akan memperkuat TNI, khususnya TNI AL, dalam mempertahankan wilayah Indonesia. “Pemerintah memang baru pada tahap merencanakan, tapi belum ada pemberitahuan secara resmi ke DPR,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/12). Meski begitu, politisi PDIP ini berharap pemerintah berpikir ulang untuk mengadakan kerja sama dengan Korea Selatan, apalagi bersepakat membangun kapal selam bersama. Dia khawatir kerja sama ini akan banyak dipertanyakan negara lain, terutama Korea Utara yang saat ini sedang bersitegang dengan Korea Selatan. “Rencana kerja sama dengan Korea Selatan harus dipikir ulang. Saya khawatir kerja sama ini akan menyeret kita ke ranah konflik,” katanya. Untuk persoalan kemampuan membeli, Hasanuddin yakin pemerintah bisa membeli minimal satu kapal selam dalam waktu dekat ini. Pasalnya, dana yang disiapkan pemerintah untuk pertahanan tinggi, meningkat dua kali lipat lebih atau 56 triliun rupiah dari dana pada periode lima tahun sebelumnya. “Saya pikir bisa. Tapi harus ditekankan, jangan sampai bekerja sama untuk melakukan kerja sama pembuatan dengan Korea Selatan. Namun, untuk perbaikan atau pembelian, hal itu bisa dilakukan,” jelasnya. Direktur Studi Energi, Lingkungan, dan Maritim Center for Information and Develepment Studies (Cides) M Rudi Wahyono justru melihat kerja sama pengembangan kapal selam dengan Korea Selatan ada lah yang paling memungkinkan. Menurutnya, Indonesia dan Korea Selatan berjalan bersama dalam masalah pertahanan. Korea Selatan bahkan pernah membeli kapal patroli di laut, udara, dan darat dari Indonesia. “Indonesia sangat memungkinkan melakukan imbal beli dengan Korea Selatan. Untuk transfer teknologi juga paling memungkinkan dengan negara itu,” katanya. Rudi berharap Indonesia meninjau kerja sama dengan Perancis dalam pengadaan kapal selam. Merujuk pada kasus Malaysia, Prancis ternyata gagal memberikan kapal selam yang bagus, bahkan kerja sama kedua negara itu tidak jalan. Harga kapal selam memang cukup mahal. Dia berharap pemerintah tetap mengusaha kan untuk mengadakannya karena kapal selam amat penting untuk menjaga wilayah maritim Indonesia. (Koran Jakarta)

Menakar Kekuatan (Senjata) Kimia Indonesia

"Perkembangan penelitian kimia di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi ada yang diarahkan pada senyawa-senyawa yang berguna untuk kesehatan, penyakit tropis, gizi dan obat-obatan, ketahanan dan keamanan pangan, energi baru dan terbarukan, keragaman hayati, teknologi pertahanan, serta teknologi informasi dan komunikasi," demikian pernyataan M.Rudi Wahyono sewaktu diwawancara oleh harian PR Bandung. Terkait pemakaian zat kimia sebagai senjata, dikatakan oleh peneliti Cides itu, bahwa senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Contoh yang sangat mudah penggunaan agen kimia dalam perang adalah penggunaan Herbisida (pembasmi gulma) pada perang di Vietnam yang dikenal sebagai 'agent orange'. Senjata kimia ini telah membunuh ribuan manusia, ternak dan bahkan tumbuhan di Asia Tenggara waktu itu. Selain itu,penggunaan organisme hidup (seperti antraks) juga bukan dianggap senjata kimia, melainkan senjata biologis. Bila ditambah nuklir maka terjadi gabungan senjata Nubika-Nuklir-Biologi dan Kimia yang sangat berbahaya dan ditakuti. Menurut Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention), yang dianggap sebagai senjata kimia adalah penggunaan produk toksik yang dihasilkan oleh organisme hidup (misalnya botulinum, risin, atau saksitoksin). Menurut konvensi ini pula, segala zat kimia beracun, tanpa memedulikan asalnya, dianggap sebagai senjata kimia, kecuali jika digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang (suatu definisi hukum yang penting, yang dikenal sebagai Kriteria Penggunaan Umum, General Purpose Criteron). Peneliti dan pengamat dari CIDES M Rudi Wahyono juga menegaskan, Indonesia bukanlah negara senjata kimia, tidak memiliki dan tidak ingin mengembangkan senjata kimia. Oleh karena itu, titik berat implementasi Konvensi Senjata Kimia (KSK) dapat dipastikan terfokuskan "Dalam kaitannya dengan KSK, industri kimia Indonesia tidak atau belum memproduksi bahan-bahan kimia yang termasuk dalam schedule 1, 2, dan 3. Namun, dari hasil pendataan tahun 1998, sejumlah bahan kimia schedule 3 diimpor sebagai bahan baku yang dikonsumsi oleh beberapa industri kimia dan farmasi. Demikian halnya satu bahan kimia schedule 2 diimpor dan digunakan oleh industri farmasi," ujarnya. Untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kepatuhannya terhadap ketentuan konvensi, diperlukan suatu badan otoritas nasional. Badan ini secara aktif dan terus-menerus menjadi titik penghubung baik dengan The Organization for the Prohibition of Chemical Weapon (OPCW) maupun dengan berbagai fasilitas terkait yang ada di Indonesia, serta mengadakan hubungan kerja dengan negara-negara pihak lainnya. Perlu digaris bawahi, negara-negara yang menandatangani konvensi anti senjata kimia akan melarang pengembangannya. Namun konvensi ini tidak berlaku bagi perusahaan swasta. "Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memonitor secara ketat impor, konsumsi, dan produksi bahan-bahan kimia terkait dengan konvensi, agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi senjata kimia yang selanjutnya dapat saja digunakan untuk meneror atau memerangi masyarakat awam yang tidak bersalah," tutur Rudi lagi. Kuatkah pertahanan Indonesia tanpa nuklir atau senjata kimia? Pemerhati pertahanan dan alutsista TNI, Jagarin Pane mengatakan, sebagai bagian dari upaya pertahanan NKRI, maka fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan alutsista konvensional tanpa harus memaksa diri untuk memiliki senjata kimia atau senjata nuklir. "Sejatinya negara gentleman adalah negara yang mampu menata pertahanan diri dengan persenjataan konvensional semata tanpa harus memenuhi nafsu bunuh maksimalnya dalam menangani perselisihan antarnegara dengan menggunakan senjata kimia apalagi nuklir," ucapnya tegas. Jagarin menambahkan, yang perlu dicatat dalam proses kematian dengan senjata konvensional adalah langsung mati atau luka tembak karena daya ledak, selesai. Tak seperti senjata kimia yang proses kematiannya bukan karena daya ledaknya, tetapi proses "sengatannya" ke tubuh manusia yang sangat dramatis. "Ada yang mati pelan-pelan, cacat seumur hidup, dan dampaknya sampai ke generasi berikutnya. Makanya, negara yang menggunakan senjata kimia bisa disebut sebagai negara pengecut, tak berperikemanusiaan dan tak bermoral," ucap Jagarin lagi. Terkait dengan ketersediaan alutsista Indonesia yang saat ini sedang giat-giatnya memodernisasi tentaranya, ia menyatakan bahwa semua matra, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara perlu diperkuat. Indonesia sudah punya satu skuadron Sukhoi di Makassar. Dalam Minimum Essential Force (MEF) tahap 2 nanti masih sangat dibutuhkan minimal penambahan satu skuadron lagi yang penempatannya berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I untuk menjaga ibukota. Angkatan Laut menurut Jagarin juga masih perlu penguatan dengan kehadiran fregat, korvet, dan destroyer. Termasuk kapal selam tentunya sebagai senjata strategis pemukul yang paling disegani. Matra darat masih sangat membutuhkan alutsista kavaleri seperti tank, panser, juga rudal darat ke darat, roket dan artileri. "Kita yakin tahun 2019 nanti apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Tak perlu memaksa diri dengan kepemilikan senjata kimia meski kita sanggup memproduksinya. Dengan alutsista konvensional dan pemenuhan untuk segala matra dicukupi, maka negara ini akan disegani sebagai negara yang gentleman'," ucap Jagarin. (Feby Syarifah), Sumber Koran: Pikiran Rakyat (10 Oktober 2013/Kamis, Hal. 20)

She's Like The Wind - Patrick Swayze

DIJAJAH KARTEL PANGAN :Indonesia Didesain Jadi Negara Importir

Rabu, 2 Oktober 2013 JAKARTA (Suara Karya): Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang sengaja mendesain Indonesia agar menjadi negara importir bahan pangan terbesar di dunia. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya keberpihakan pemerintah pada pengembangan pertanian. Selama pemerintah pusat masih menggunakan penyelesaian masalah pertanian dengan cara-cara politis, selama itu pula masalah pertanian tidak akan selesai. Penegasan ini disampaikan pengamat pertanian Is-kandar Andi Nuhung, Direktur CIDES Muh Rudi Wahyono dan Direktur Habibie Center Heru Adi Kuncoro pada diskusi di Jakarta, Selasa (1/10). Menurut Andi Nuhung, ketahanan pangan harus setara dengan ketahanan negara. Seperti masalah ekonomi, keuangan, dan pertahanan, yang harus dikuasai dan dikendalikan pemerintah pusat, bukan diserahkan kepada pemerintah daerah. "Banyak daerah yang menganggap bahwa penyediaan pangan tidak memiliki kontribusi pada jabatan seorang gubernur atau bupati yang hanya lima tahun. Akibatnya, daerah tidak peduli dengan masalah ini," tuturnya. Para gubernur atau bupati, lanjutnya, akan berpikir ulang jika harus bersentuhan dengan masalah penyediaan pangan. Mereka lebih mengutamakan apakah jabatannya pada periode kedua bisa dipegang lagi atau tidak. "Permasalahan ini yang membuat makin parahnya masalah ketersediaan pangan. Makanya, perlu ditarik ke pemerintah pusat. Namun, kondisi ini akan sama saja jika pemerintah pusat tidak memiliki keberpihakan pada pertanian itu sendiri," ungkap dia. Rudi Wahyono menambahkan, karena tidak adanya keberpihakan pemerintah pusat pada pertanian, petani semakin miskin akibat dari tingginya biaya produksi. "Yang lebih parah lagi, Kementan kalah lobi dengan para kartel. Akibatnya pemerintah tidak bisa mengembangkan pertanian yang menjadi tanggung jawabnya. Kementan malah dipermainkan importir dan menjadi negara importir, bukan negara produsen," ungkap dia. Seharusnya, pemerintah mendukung pertanian. "Padahal, pemerintah AS saja memberikan dukungan penuh bagi pertanian mereka. Bahkan AS juga memberikan subsidi kepada pengembangan pertanian," kata Rudi Wahyono. Sementara, Heru Adi Kuncoro menegaskan, kita terlalu terlena dengan berbagai pujian negara asing. Kita tidak sadar kalau mereka memasukkan ide dan doktrin yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan pangan bangsa. "Kenyataannya, mereka menjadikan kita sebagai pasar produk pertanian mereka. Bahkan, mereka mematikan pertanian kita dan menjadikan kita sebagai negara importir yang menguntungkan mereka," katanya. Menurutnya, intervensi dari negara asing terhadap kebijakan pertanian kita bisa diatasi selama ada kepastian dari pemerintah. Jika itu ada, tambahnya, skenario membentuk Indonesia menjadi negara importir terbesar di dunia akan bisa diatasi. (Joko Sriyono)

Ketahanan Pangan Indonesia Berada di Zona Merah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dipandang tidak berdaya menghadapi kartel pangan. Parahnya lagi, tidak ada peraturan yang bisa menindak tegas pelaku kartel walaupun keberadaannya sudah berkali-kali dibuktikan. Padahal kartel harus ditindak secara hukum, sedangkan perangkatnya tidak ada. "Di Indonesia tidak ada undang-undang anti trust. Jadi kartel secara hukum tidak bisa dipindanakan," ujar peneliti CIDES Indonesia, Rudi Wahyono pada Program Bincang Agribisnis di Jakarta, Selasa (1/10). Pemerintah selama ini hanya fokus mencari cara memenuhi konsumsi. Alhasil, cara-cara yang digunakan pun cenderung konsumtif, yaitu melalui jalan impor. Sejauh ini, belum ada hasil yang signifikan dalam hal produksi pangan di negara ini. Mirisnya lagi, cara yang ditempuh guna memenuhi kebutuhan pangan tak lantas membuat negara ini bebas resiko kelaparan serius. Berdasarkan data Global Food Security Index 2012, yang dirilis Economic Intelligent Unit, indeks keamanan pangan Indonesia berada di bawah 50 (0-100). Posisi Indonesia jauh lebih buruk dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tiga faktor yang disoroti dalam penelitian ini yaitu angka kekurangan gizi, berat badan anak dan tingkat kematian anak di suatu negara. Indikasi keberadaan masyarakat kurang gizi menurut Rudy menandakan ketahanan pangan Indonesia memasuki zona merah. Hal ini dipandang sebagai akibat pemerintah yang melalaikan kemandirian pangan ketika sibuk memikirkan pemenuhan kebutuhan. Padahal kebijakan yang ideal haruslah berpihak pada kemandirian domestik. Pemerintah perlu berbenah dan melakukan strategi jitu agar kondisi ini tak semakin buruk lagi. Pertama, bisa dengan mengedepankan kebijakan yang memberi prioritas pada petani kecil. Caranya melalui inovasi teknologi dan pengembangan institusi. Dengan demikian, petani bisa ikut berkembang seiring dengan modernisasi. Lalu, perlu ada lembaga negara yang difungsikan untuk menjaga ketahanan pangan dan harga. Terakhir, dengan menggalakkan perlindungan sosial dan aksi nutrisi. Yaitu, dengan menghitung cerman kecukupan iodium, vitamin dan mineral yang perlu dikonsumsi masyarakat.

Pemerintah 'di-Pecundangi' Importir Pangan

Sindonews.com - Pemerintah Indonesia tak kuasa melawan kekuatan para importir yang selama ini menguasai perdagangan pangan dunia. Akibatnya, bahan pangan sangat mudah masuk ke Indonesia. Penegasan ini disampaikan pengamat pertanian Iskandar Andi Nuhung, Direktur Center for Information and Development Studies (Cides) Muh Rudi Wahyono dan Direktur Habibie Centre Heru Adi Kuncoro pada diskusi Masa Depan Kualitas SDM Indonesia Disandera Kartel Pangan di The Habibie Centre Jakarta, Selasa (1/10/2013). Mereka berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara importir bahan pangan terbesar di dunia. “Ini bisa dimaklumi mengingat Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan bagi para importir pangan,” kata Iskandar. Kondisi ini, kata Andi, sangat berbahaya. Karena dengan demikian Indonesia tidak bisa berdaulat secara pangan. “Kalau pangan kita sudah tidak berdaulat, maka ketahanan pangan kita akan terancam,” kata dia. Menurut Andi, kedaulatan pangan harus tetap dijaga. Sebab apabila terancam akan membahayakan kedaulatan negara. “Sejarah telah mengajarkan kita bahwa apabila pangan kita terancam berkorelasi erat dengan kedaulatan negara,” katanya. Ironisnya, Andi menambahkan, selama ini pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pangan dilakukan secara parsial. Salah satunya melalui kebijakan impor. Solusi yang paling tepat untuk mengatasi persoalan pangan, kata dia, adalah dengan memperkuat pembangunan di sektor pertanian. Salah satunya adalah dengan menambah alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Selain itu, untuk semua urusan yang terkait dengan persoalan pangan harus ditarik kembali ke pemerintah pusat. Sebab, sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1999, urusan pangan juga ditangani pemerintah daerah. “Ironisnya banyak kepala daerah yang tidak konsen terhadap pangan,” kata Andi Nuhung juga mantan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian ini. Direktur Cides Rudi Wahyono menambahkan, banyak kepala daerah tidak berpihak kepada pertanian. Mereka lebih tertarik mengurusi non pertanian yang dinilai cepat mengembalikan dana politik yang dikeluarkan selama masa kampanye. “Yang lebih parah lagi, Kementan kalah lobi dengan para importir. Akibatnya pemerintah tidak bisa mengembangkan pertanian yang menjadi tanggung jawabnya. Kementan malah dipermainkan importir sehingga menjadi negara importir, bukan negara produsen," katanya. Seharusnya, Pemerintah Indonesia lebih mendukung pertanian. "Padahal, pemerintah AS saja memberikan dukungan penuh bagi pertanian mereka. Bahkan AS juga memberikan subsidi kepada pengembangan pertaniannya," tambahnya. Direktur Habibie Centre Heru Adi Kuncoro menegaskan, bangsa Indonesia terlena dengan berbagai pujian negara asing. “Kita tidak sadar kalau mereka memasukkan ide dan doktrin yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan pangan bangsa,” katanya. "Kenyataannya, mereka menjadikan kita sebagai pasar produk pertanian mereka. Bahkan, mereka mematikan pertanian kita dan menjadikan kita sebagai negara importir yang menguntungkan mereka," tutupnya.

Surah Fussilat - Mishary Rashid al Afasy

Polusi Asap Lintas Negara Kian Serius

Jakarta, GATRAnews - Pencemaran udara yang terjadi di kawasan Asia Tenggara hingga daratan Australia yang disebabkan oleh kebakaran hebat di kawasan hutan Indonesia, hampir terjadi setiap tahun. Kebakaran hutan di Riau menjadi fokus pembahasan beberapa waktu yang lalu. Pencemaran ini berdampak pada kerugian yang harus diterima oleh negara lain, baik yang terjadi sebagai bentuk akibat secara langsung atau tidak langsung. Permasalah ini menjadi salah satu pembahasan diskusi Polusi Lintas Batas dan Reputasi Indonesia, yang digelar di Gramedia Matraman, Jakarta, belum lama ini. Hadir sebagai para pembicara dalam diskusi tersebut, yakni Presiden Cides UNJ Akmal Junmiadi, peneliti lingkungan M Rudi Wahyono, dosen hukum Universitas Pancasila Deni Bram, dan Direktur Komunikasi dan hubungan Eksternal Dompet Dhuafa Nana Mintarti. Diskusi ini menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang dinilai tidak segera mengambil sikap terkait terjadinya kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Hal ini sudah masuk kategori transboundary pollution alias pencemaran lintas batas negara. Melalui siaran pers yang diterima GATRAnews, Rabu (17/7), tercatat rekor kebakaran hutan di dunia selalu dipecahkan di Indonesia. Kebakaran hutan yang cukup besar pernah terjadi di Kalimantan Timur pada 1982-1983, yang menghanguskan 3,5 juta hektar hutan. Ini merupakan rekor terbesar kebakaran hutan dunia, setelah kebakaran hutan di Brasil yg mencapai 2 juta hektar pada tahun 1963. Pada awal terjadinya kebakaran hutan hebat di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, diperkirakan kerugian materiil yang dialami oleh Indonesia, Malaysia, Dan Singapura, mencapai Rp 5.96 trilyun. Pada saat itu 70,1% dari nilai PDB sektor kehutanan tahun 1997, dan sebagai puncaknya kebakaran hutan yang terjadi, Indonesia pun dinobatkan sebagai Pencemar Udara terbesar di dunia yang melalap 11,7 juta hektar hutan. Data dari Direktoral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menunjukkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi tiap tahun sejak 1998 hingga 2002 tercatat sekitar 3000 hektar dan 515 ribu hektar. Beberapa ahli ekoklimatologi bahkan menganggap fenomena polusi dari Indonesia itu sebagai pemicu perubahan iklim global, yang akan menimbulkan bencana seluruh umat manusia dalam jangka panjang. Dampak langsung asap kebakaran hutan dan lahan juga telah menurunkan kualitas udara di berbagai kota di beberapa negara. Di Pekanbaru, Kuala Lumpur, Kuching, Singapura, asap tersebut menurunkan kualitas udara melalui level sangat berbahaya standar Air Pollution Index (API), yakni mencapai level di atas angka 300-700 atau tiga sampai tujuh kali batas normal. Kondisi ini sangat membahayakan semua mahluk hidup terutama manusia. Diperkirakan, tak kurang 20 juta manusia di kawasan Semenanjung Malaka dan Sijori menanggung derita akibat asap tersebut. Pada tahun 2002 ASEAN telah mengesahkan sebuah perjanjian yang mengatur pengelolahan asap tersebut. The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution mengawasi dan mencegah polusi asap melalui berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati. Permasalahan kabut asap ini menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di negara-negara tetangga (transboundary pollution) sehingga mereka mengajukan protes terhadap indonesia atas terjadinya masalah ini. Pencegahan pencemaran lingkungan atau polusi lintas batas negara adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di indonesia. Sebenarnya instrumen hukum nasional indonesia sudah sangat ketat memuat tentang pencegahan kerusakan lingkungan, perlindungan lingkungan dan hutan, namun apalah artinya sebuah hukum jika tidak diterapkan. Kondisi ini bisa menjadi indikator pemahaman nilai etika dan indikator ketaatan kita pada hukum baik hukum nasional di dlm negeri maupun hukum internasional. (EL)

Polusi Udara & Kesehatan Rakyat

Adanya peningkatan polusi udara yang didominasi ozon permukaan (O3) dan partikel halus (PM2.5) menjadi perhatian serius kalangan ilmuwan JAKARTA – Adanya peningkatan polusi udara yang didominasi ozon permukaan (O3) dan partikel halus (PM2.5) menjadi perhatian serius kalangan ilmuwan. Pasalnya, campuran tersebut jika terus meningkat akan berdampak buruk kepada kesehatan masyarakat Indonesia. Akibat kabut asap yang berlangsung sepekan lebih ini, Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah menerima ratusan laporan gangguan kesehatan. Data Dinkes Provinsi Riau menyebut ada 6.321 orang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut, ISPA, 674 orang menderita radang paru, 527 orang kena asma, 669 orang menderiya infeksi kulit, dan 369 orang iritasi mata. “Akibat campuran polusi udara, masyarakat rawan terserang penyakit paru-paru dan saluran pernapasan, “ ujar peneliti lingkungan hidup, Muh. Rudi Wahyono kepada kontributor Berita99, Sukria Wijaya dalam diskusi “Polusi Lintas Batas dan Dampak Sosial Ekonomi Pada Masyarakat” di Gramedia Matraman, Jakarta, Rabu (17/7). Rudi menjelaskan, kondisi ini disebabkan mesin kapitalisme sudah menjangkiti dan menguasai Indonesia. Situasi diperburuk sikap pemerintah yang tidak berdaya menghadapi kelompok asing yang merampok kekayaan alam Indonesia tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. “Pemerintah tak berdaya melihat asing merampok kekayaan alam Indonesia. Ini jelas memprihatinkan, “ tutupnya.

Gunakan Cara Mulia Untuk Meraih Cita cita

Jakarta, 20 Rajab 1434/ 30 Mei 2013 (MINA) - Direktur Eksekutif Pusat Informasi dan kajian pembangunan (CIDES), Muh.Rudi Wahyono mengatakan, para pemuda dan mahasiswa harus menggunakan cara-cara mulia dalam meraih cita-cita. ”Para pemuda dan mahasiswa harus menempuh cara-cara mulia dan berwibawa untuk meraih cita-cita. Sejatinya kepemimpinan itu pasti akan kita raih, tinggal dengan cara apa kita mendapatkannya,” kata Rudi di Jakarta, Kamis (30/5). Peneliti dan Dosen itu juga mengatakan, hingga saat ini lembaganya terus melakukan upaya memberikan pemahaman yang benar bagi mahasiswa dan para intelektual muda untuk memahami hakekat dari sebuah cita-cita dan kepemimpinan. “Lembaga kami terus melakukan upaya-upaya melalui diskusi dan seminar tentang pentingnya memahami sebuah kepemimpinan dan meraih cita-cita sesuai dengan ajaran agama Islam dan kemanusiaan,” ujarnya. Dia mengungkapkan, para mahasiswa saat ini adalah calon-calon pemimpin yang akan menggantikan pemimpin sekarang. Oleh karenanya, mereka perlu dibekali ilmu kepemimpinan dan bagaimana cara untuk mendapatkan cita-cita yang mereka inginkan sebagai pemimpin sesuai dengan aturan yang benar menurut syariat Islam. “Pemuda atau mahasiswa saat ini adalah calon pemimpin masa depan. Mereka akan memegang estafet kepemimpinan dari para pendahulunya. Jika mereka tidak memahami hakekat kepemimpinan dan tidak tahu cara yang benar dalam mendapatkannya niscaya akan terpuruklah masyarakat kita,” ungkapnya. Pemuda saat ini adalah harapan masa depan. Baik dan buruknya masyarakat kita di masa depan bisa kita lihat dari bagaimana ilmu dan peran pemuda dan mahasiswa sekarang dalam mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin. CIDES adalah sebuah wadah pengembangan mahasiswa dan para intelektual dari berbagai universitas di Indonesia. Saat ini sekitar sepuluh universitas di Indonesia yang sudah tergabung dalam organisasi CIDES-Campus tersebut. Lembaga kepemipinan itu aktif menyelenggarakan seminar dan diskusi tentang persoalan-persoalan kemahasiswaan, terutama menyoroti kepemimpinan dan kebijakan pemimpin di Indonesia. Mereka juga aktif dalam memberikan saran dan masukan kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam didang pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi. (L/P04/P02) Mi’raj news Agency (MINA)